KAMPAR, RIAUBERTUAH.ID - Sudah lima bulan lamanya para Tenaga pengajar honorer dan Tenaga Kependidikan di tingkat SMA se- Provinsi Riau mesti harus bersabar dan putar otak untuk memenuhi kehidupan sehari - hari. Di saat tugas mencerdaskan anak bangsa yang menjadi tanggung jawab para pendidik juga mesti berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari yang rela harus "makan kapur".
Keterlambatan pembayaran Hak para honorer tersebut adalah karena ketidakjelasan pencairan dana Bosda kesekolah.
Seperti yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik yang berstatus honorer di Salah satu sekolah di SMA di Kabupaten Kampar yang enggan dibeberkan namanya. Menurutnya belum ada yang menerima lima bulan sejak Juli hingga November 2018.
"Sudah lima bulan saya tidak terima gaji, untuk kebutuhan sehari - hari saya melakukan putar otak dan cari pinjaman kesana kemari" sebelum terbit media ini pada Kamis (8/11/2018).
Hal serupa juga disampaikan oleh tenaga kependidikan disalah satu SMA di Kampar David saat diwawancara oleh awak media ini dengan bertanya Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang belum juga merealisasikan dana Bosda ke setiap Sekokah. Kita sudah mengerjakan tugas selama lima bulan, tetapi tidak mendapat kehormatan atau hak, "sebutnya.
Juga mengatakan, bahwa saya juga sudah menggunakan Kepala Sekolah untuk mengetahui Hak Kami, namun jawaban dari Kepala Sekolah tetap karena Dana Bosda belum cair dan tidak ada kepastian.
"Sudah saya tanyakan ke kepala Sekolah jawabnnya karena Dana Bosda Provinsi Riau belum cair, dan tak ada kejelasan," katanya.
Selain itu, David mengaku selama ini mereka telah bekerja sebagai tenaga ahli dan para guru yang bekerja di sana tetapi kami tidak memberi. Dia mengatakan, banyak orang yang membutuhkan, hanya gaji belum dibayar untuk kadang-kadang mereka harus kesana kemari demi untuk memenuhi kebutuhan.
"Kasihan kami juga butuh makan. Kami sudah mengerjakan tugas tapi kami tidak diberikan, jika dibiarkan begini terus saja untuk mengajar di sekolah pasti," katanya.
Menurutnya, selama ini mereka tetap melakukan tugas dengan baik meskipun kehormatan belum keluar. Mereka menilai itu adalah kewajiban dan pengabdian. Meski demikian, kebutuhan setiap bulan mereka menghimpit mereka. Mereka berharap hal ini agar didengar dan kustomnya dicarikan solusi.
Sampai pemberitaan ini diterbitkan Redaksi pihak -pihak yang terlibat di pemberitaan ini belum dapat mempublikasikan Dana Migda Provinsi Riau tersebut. *** (uci / Asril).